Perjalanan ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu. Setiap tahun, ribuan jamaah haji dari seluruh dunia datang ke Tanah Suci Mekah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji. Persiapan yang matang menjadi kunci sukses dalam melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, pemilihan travel haji yang terpercaya dan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah sangatlah penting.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ibadah Haji (PTPIH) tahun 2018. PTPIH ini mencakup hal-hal yang harus dipatuhi oleh travel haji dan jamaah haji dalam rangka menjaga keselamatan dan kesehatan jamaah haji serta mewujudkan pelaksanaan ibadah haji yang berkualitas.
Kebijakan Pemerintah dalam Menjaga Keselamatan Jamaah Haji
Salah satu prioritas dari kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah menjaga keselamatan jamaah haji. Hal ini terutama berkaitan dengan kesiapan dan kapasitas sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan ibadah haji. Beberapa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk menjaga keselamatan jamaah haji antara lain:
Opsi Embarkasi
Dalam PTPIH 2018, pemerintah menetapkan kuota embarkasi pemberangkatan haji. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kerumunan dan mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan jamaah haji. Jamaah haji diharapkan memilih embarkasi yang sesuai dengan lokasi tinggal untuk memudahkan proses pemberangkatan.
Sistem Pemungutan Suara
Pemerintah juga memberlakukan sistem pemungutan suara dalam pemilihan travel haji. Dengan sistem ini, jamaah haji dapat memilih travel haji yang terpercaya dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini juga dimaksudkan untuk meminimalisasi adanya travel haji ilegal yang dapat membahayakan keselamatan jamaah haji.
Pembatasan Jumlah Jamaah Haji
Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur jumlah jamaah haji yang masuk ke dalam area suci Mekah dan Madinah. Kapasitas yang terbatas dapat menjadi faktor risiko terjadinya kerumunan dan kecelakaan. Maka, bertambahnya jumlah jamaah haji tidak akan melebihi kapasitas yang tersedia.
Sistem Evakuasi
Pemerintah juga telah menyiapkan sistem evakuasi dalam hal terjadinya bencana atau kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan jamaah haji. Kesiapan dalam hal evakuasi menjadi sangat penting guna mengatasi potensi bencana yang dapat terjadi.
Kebijakan Pemerintah dalam Menjaga Kesehatan Jamaah Haji
Selain menjaga keselamatan jamaah haji, kebijakan pemerintah juga fokus pada menjaga kesehatan jamaah haji. Penyakit menular yang dapat menyerang jamaah haji menjadi hal yang harus dihindari. Oleh karena itu, pemerintah melakukan beberapa kebijakan sebagai berikut:
Vaksinasi
Dalam PTPIH 2018, pemerintah menetapkan vaksinasi sebagai syarat wajib bagi jamaah haji. Vaksinasi difokuskan pada penyakit menular yang dapat membahayakan kesehatan jamaah haji, seperti meningitis dan influenza. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit selama pelaksanaan ibadah haji.
Pengendalian Kesehatan
Selain vaksinasi, pemerintah juga melakukan pengendalian kesehatan terhadap jamaah haji sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan ibadah haji. Pemeriksaan kesehatan, kontrol penyakit menular, dan pengendalian kesehatan lingkungan menjadi hal yang diperhatikan guna mewujudkan pelaksanaan ibadah haji yang sehat dan aman.
Pengaturan Makanan dan Minuman
Pemerintah juga memberlakukan pengaturan makanan dan minuman bagi jamaah haji. Pengaturan ini mencakup standar kualitas makanan dan minuman, pengawasan terhadap kebersihan dapur umum, dan pengendalian terhadap makanan dan minuman yang dijual di sekitar area suci Mekah dan Madinah.
Kebijakan Pemerintah dalam Mewujudkan Pelaksanaan Ibadah Haji yang Berkualitas
Kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya berfokus pada aspek keselamatan dan kesehatan jamaah haji, namun juga mencakup aspek pelaksanaan ibadah haji yang berkualitas. Pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan sebagai berikut:
Ketersediaan Air
Kebijakan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jamaah haji akan air yang memadai. Pemerintah menjamin ketersediaan air dalam jumlah yang cukup di sekitar area pelaksanaan ibadah haji, seperti di Mina dan Arafah.
Transportasi Publik untuk Jamaah Haji
Pemerintah juga menyediakan layanan transportasi publik bagi jamaah haji. Hal ini bertujuan memudahkan jamaah haji dalam berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Layanan transportasi publik diatur oleh pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan kualitasnya.
Pengaturan Rute Tawaf
Pemerintah juga memberlakukan pengaturan rute tawaf di sekitar Kabah. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerumunan yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan jamaah haji.
Kesimpulan
Kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji sangatlah penting guna menjaga keselamatan dan kesehatan jamaah haji serta mewujudkan pelaksanaan ibadah haji yang berkualitas. PTPIH 2018 menjadi pedoman bagi travel haji dan jamaah haji dalam melaksanakan ibadah haji. Kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah menjadi kunci sukses dalam pelaksanaan ibadah haji yang aman, sehat, dan berkualitas.