Pembahasan tentang zakat kian hari kian ramai di Indonesia. Namun, tidak sedikit pihak yang mengeluhkan kurangnya penjelasan tentang zakat secara detail dan akurat, termasuk dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mengapa MUI tidak mengeluarkan fatwa zakat, padahal MUI adalah lembaga yang ditugaskan untuk memberi arahan tentang Islam?
Sebelum menjawab pertanyaan ini, perlu kita pahami terlebih dahulu tentang apakah fatwa itu. Fatwa adalah pendapat atau keputusan yang dikeluarkan oleh ulama atau ahli fikih Islam mengenai sebuah hal yang berkaitan dengan hukum syariah. Fatwa bukanlah undang-undang resmi, namun dianggap begitu karena fatwa tersebut mempunyai kekuatan hukum dan kekuasaan sosial di masyarakat.
MUI sendiri mempunyai tugas untuk mengeluarkan fatwa atas sesuatu hal yang berkaitan dengan umat Islam. Namun, ada beberapa hal yang harus dipahami tentang fatwa zakat sebelum MUI bisa mengeluarkannya.
Berbeda dengan ibadah shalat atau puasa yang memiliki aturan yang jelas dalam Al-Quran, zakat tidak memiliki aturan yang terperinci dalam Al-Quran atau hadis. Sebab itu, ulama harus melakukan ijtihad (penafsiran) dalam mengeluarkan fatwa tentang zakat.
Namun, ijtihad ini membutuhkan upaya otak yang besar dan memerlukan waktu yang panjang pula. Dalam konteks zakat, para ulama dari seluruh dunia masih melakukan penafsiran tentang hal-hal yang berkaitan dengan zakat, seperti jenis harta yang harus dizakatkan dan kadar zakat yang harus dikeluarkan.
Dalam konteks Indonesia, MUI telah mengeluarkan fatwa zakat pada tahun 2010 yang mengatur berbagai hal seperti jenis harta yang dikenai zakat, kadar zakat yang harus dikeluarkan, batas minimal harta yang harus dizakatkan, dan lain-lain. Fatwa tersebut dijadikan pedoman atau acuan oleh umat Islam di Indonesia dalam mengeluarkan zakat.
Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa MUI sudah mengeluarkan fatwa mengenai zakat. Namun, harus diingat bahwa fatwa tersebut tidak berarti bahwa penafsiran MUI adalah yang paling benar atau yang paling akurat. Karena, fatwa itu sendiri hanya merupakan pendapat dari segelintir ulama atau ahli fikih Islam.
Maka dari itu, penting bagi kita untuk tidak hanya mengandalkan satu fatwa saja dalam menentukan penyelenggaraan zakat, namun perlu dilakukan peninjauan ulang secara terus menerus agar dapat memaksimalkan manfaat yang diperoleh dari zakat. Selain itu, perlu juga memperhatikan sumber yang digunakan dalam menentukan penafsiran zakat.
Dalam menyelenggarakan zakat, orang Islam harus memahami secara detail dan akurat tentang aturan zakat sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Oleh sebab itu, MUI dan ulama Indonesia umumnya harus terus melakukan peninjauan ulang agar fatwa zakat yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan ibadah zakat.
Dengan demikian, sebagai umat Islam harus terus melakukan pemahaman dan penafsiran terhadap setiap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI atau ulama agar dapat memenuhi tuntutan dunia yang semakin kompleks. Mari kita kembangkan pemahaman kita tentang zakat agar dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan bermartabat.
